Palu – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kunjungan tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Daniel Soejono, Aht., serta dihadiri oleh perwakilan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hary Azis, S.sos, M.Si bersama tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan perangkat daerah, khususnya dalam hal pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tim melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi, termasuk kesiapan PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, mudah diakses, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi dan dokumentasi, sekaligus memperkuat peran PPID dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah semakin optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, serta dukungan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Sulawesi Tengah.
